SEBAGAI negeri yang tidak pernah sepi dari bencana alam, cara kita mengenali dan menangani bencana kerap terlambat, parsial, dan cenderung berpola responsif.

Tengoklah respons yang terjadi ketika Gunung Sinabung meletus, Manado disergap banjir dan longsor, serta jalur pantai utara di Jawa Barat terputus dikepung banjir, kita terkaget-kaget sehingga penanganannya pun serba instan.

Semua seolah terjadi seperti tiba-tiba, padahal sejatinya tanda-tandanya sudah nyata sejak lama. Tidak mengherankan jika korban berjatuhan kian banyak dengan tingkat kepedihan yang sangat dalam. Dampak lanjutan pascabencana pun dipastikan jauh lebih hebat daripada bila respons atas bencana dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Ribuan petani di sekitar Gunung Sinabung, Sumatra Utara, kini belum tahu harus bagaimana mencari nafkah setelah ribuan hektare lahan mereka rusak. Laju ekonomi di Manado belum sepenuhnya bergerak karena kota yang porak-poranda.

Pun dengan denyut ekonomi di jalur pantura yang lumpuh berhari-hari, dan kini belum sepenuhnya pulih akibat rusaknya infrastruktur. Jutaan orang, triliunan rupiah, dan ribuan aset yang musnah jelas memukul perekonomian masyarakat dengan pendapatan paling rentan sehingga mengirim mereka ke bibir jurang kemiskinan baru.

Itu semua tidak perlu terjadi jika para pemangku kebijakan mengakrabi bencana. Kebijakan menyeluruh di bidang kebencanaan, mulai deteksi dini, pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi menunjukkan pemanggul kebijakan tak paham, atau pura-pura tak paham, atau malah tak mau paham dengan bencana.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah memberikan panduan apa yang harus dilakukan saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Prabencana memandu bagaimana bertindak dalam situasi jika tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Di fase tanggap darurat, undang-undang mengamanatkan para pemangku negara bertindak cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Adapun pascabencana, negara harus menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Maka, jika kita tidak ingin bencana di negeri ini terus-menerus menelan korban dalam jumlah yang besar baik korban jiwa maupun materi, hentikan kebiasaan lama. Bertindak lambat, instan, dan parsial dalam menangani bencana harus jadi kamus usang yang wajib ditinggalkan.

Kini, ketika bencana mulai agak mereda, meskipun belum bisa dikatakan jeda, upaya penanganan pascabencana harus segera dirumuskan. Amanat undang-undang misalnya, jangan hanya menjadi tumpukan kertas di lingkaran meja birokrasi.

Semua itu agar amanat konstitusi, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, benar-benar nyata dan bukan ornamen sejarah penghias kebangsaan.

SUDAH lebih dari empat bulan warga Tanah Karo, Sumatra Utara, dihimpit penderitaan akibat amuk Gunung Sinabung. Namun, selama itu pula mereka seperti sendirian merasakan nestapa tanpa sentuhan empati dari para pemimpin negeri.

Tidak ada satu pun manusia di kolong langit ini yang kuasa mencegah Sinabung meletus. Namun, jika punya kemauan, pemimpin negeri ini bisa meringankan rakyatnya dengan curahan perhatian dan kepedulian.

Bila datang ke Kota Malang, Jawa Timur jangan hanya nikmati keindahan alam. Kota dataran tinggi tersebut memang memiliki udara yang sejuk, kemegahan Gunung Bromo siap didaki dan pantai-pantai cantik tersembunyi menggoda untuk ditelusuri.

Namun Malang juga memiliki warisan budaya yang tak kalah menarik untuk dinikmati. Kesenian tradisional Malang adalah Topeng Malangan. Pertunjukannya sering tampil di acara-acara besar kota.

Memang sudah tak banyak seniman yang menggeluti kesenian ini. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Salah satu yang bertahan adalah Sanggar Asmoro Bangun.

Sanggar ini adalah milik Maestro Topeng Malang yang juga menjadi pembuat topeng Malang pertama, Mbah Karimun. Beliau sudah tiada beberapa tahun silam namun sanggarnya diteruskan oleh keturunannya, Handoyo dan Saini.

Di sanggar yang terletak di Dusun Kedung Monggo, Desa Karang Pandan, Kecamatan Pakisaji, Malang ini biasanya digelar pertunjukan wayang topeng. Pertunjukan memiliki jadwal yakni biasanya digelar 36 hari sekali atau setiap Senin Manis atau Senin Legi.

Konon dipilihnya hari itu karena untuk memperingati adat buka desa pertama kali, yaitu desa tempat berdirinya sanggar tersebut. Pertunjukan biasanya digelar malam hari sekitar jam 19.00 dengan durasi waktu 2 jam. Lakon yang diangkat biasanya adalah kisah Panji Asmarabangun.

Selain datang menampilkan pertunjukan Topeng Malangan, sanggar juga memberikan kursus tari kepada anak-anak. Biasanya pelatihan tari dilaksanakan setiap hari Minggu.

Kalaupun tak sempat untuk menyaksikan gelaran, turis yang datang ke sanggar juga bisa membeli cenderamata topeng. Topeng memang dibuat sendiri oleh sanggar. Termasuk topeng-topeng yang digunakan dalam pertunjukan.

Beberapa cenderamata topeng mulai dari berbentuk gantungan kunci maupun yang dijadikan hiasan. Ukurannya pun bervariasi dari topeng berukuran mini sampai berukuran besar. Ukiran topeng yang ada disesuaikan dengan karakter yang dibawakan selagi pertunjukan.

Di tengah hingar bingar masyarakat modern, keberadaan Topeng Malang semakin terpinggirkan. Agar tak semakin hilang, tak ada salahnya menyaksikan pertunjukan topeng atau mengunjungi sanggar. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh turis untuk menjaga dan melestarikan Topeng Malang.

(Fitri Prawitasari/Kompas.com)

 

 Membunuh orangutan adalah ilegal di Indonesia, tapi hukum tak ditegakkan

 

 Dalam gambar, tujuh pria mengepungnya. Induk orangutan yang sedang hamil dan anaknya tersudut. Sadar tak bisa lagi melawan, keduanya berpelukan erat.

 

"Beruntung kedatangan kami tepat waktu. Telat beberapa menit saja keduanya sudah tak bernyawa," kata Dr. Signe Preuschoft, pakar primata yang kini bergabung dengan lembaga nirlaba Four Paws. Laporan tentang pembantaian orangutan di Kalimantan penjadi topik utama bahasan media Inggris itu akhir pekan ini.

Menurut Daily Mail, pemburu Indonesia "rajin" membantai orangutan saat membuka hutan untuk perkebunan. Perusahaan perkebunan memberi iming-iming imbalan minimal Rp 950 ribu untuk satu kepala orangutan. Binatang ini dianggap hama perkebunan.

Sebelum penyelamatan itu, tim Four Paws telah menjelajahi berbagai wilayah di Kalimantan, baik yang masuk wilayah Indonesia maupun Malaysia, dan menemukan banyaknya orangutan yang sudah dibantai.

Deforestasi telah secara dramatis mengurangi habitat orangutan, kata Preuschoft. Jumlah mereka telah turun tajam dari 250 ribu ekor pada beberapa dekade lalu menjadi hanya 50 ribu saja di alam liar saat ini.

Banyak perusahaan perkebunan tak mengakui telah memberi imbalan kepada pemburu. Namun, sudah bukan rahasia di antara warga imbalan bagi kepala orangutan memang menggiurkan. Bukti pembantaian muncul September lalu, ketika kuburan dan tulang belulang ditemukan berceceran di ladang perkebunan.

"Membunuh orangutan adalah ilegal di Indonesia, tapi hukum tak ditegakkan," kata seorang juru bicara Four Paws Inggris.

Selain dibantai, kata mereka, dalam skenario yang sama tragisnya, bayi orangutan dibiarkan hidup dan setelah dewasa disembelih atau dijual.

Kembali pada induk dan anak orangutan yang ketakutan tadi, kini mereka aman di penangkaran. Rencananya induk-anak ini akan dilepas di hutan hujan yang lebih terlindung. Namun sebelumnya tubuh mereka akan dilengkapi perangkat radio sehingga ia dan anak-anaknya dapat dilacak untuk memastikan mereka tetap aman. 

Sumber Tempo.co

Porselen berwujud mangkuk, piring, dan cangkir yang diperkirakan berasal dari zaman Dinasti Ming di China ditemukan di laut Indonesia, di rute menuju Jakarta, pada tahun 2008. Tidak disebutkan lokasi spesifik penemuan ini, hanya disebutkan berjarak 150 kilometer dari pantai Ibu Kota di kedalaman 60 meter. 
Pada operasi pengangkatan di tahun 2010, ditemukan 38.000 porselen dan hingga sekarang tercatat ada 700.000 item yang ditemukan.

Rencananya harta karun bernilai Rp413 miliar akan diangkat oleh perusahaan Portugal yang berbasis arkeologi bawah laut, Arqueonautas Worldwide SA (QOW). Melalui CEO-nya Nikolaus Graf Sandizell, QOW dikatakan akan mengambil harta ini tahun depan. Lamanya waktu pengangkatan karena izin yang sengaja ditunda oleh Pemerintah Indonesia.

Pengangkatan ini, dikatakan Sandizell, harus segera dilakukan untuk mencegah kehilangan. Berbagai faktor bisa memicunya, mulai dari jaring nelayan, eksplorasi minyak, pipa bawah laut, hingga tangan usil para penjarah. "Kami ingin menarik perhatian atas cepatnya harta karun ini menghilang. Dalam waktu sepuluh tahun, ini semua akan terlambat," ujar Sandizell seperti dilansir Bloomberg, Selasa (29/5).

Biaya pengangkatan harta karun yang disebut cagar budaya oleh Pemerintah Indonesia ini memakan biaya yang tidak sedikit, sekitar Rp60,5 miliar. Ini belum ditambah biaya platform buatan di atas laut untuk penempatan sementara hasil yang baru diangkut.

Namun, menurut Sekretariat Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), pengangkatan ini belum mendapat izin. Karena BMKT masih menunggu Peraturan Pemerintah turunan dari UU No 11 2010 tentang cagar budaya,

"Izin saat ini tidak keluarkan lagi, semuanya masih moratorium," kata Adria Yuki, salah satu anggota di Seksi BMKT saat berbincang dengan National Geographic Indonesia, Rabu (30/5).

Pihak BMKT juga sudah mengenal Sandizell karena sempat melakukan presentasi untuk penelitian dan konservasi harta karun yang ditemukan di  Indonesia pada April 2012. Jika memang ada sebagian dari harta ini yang dijual, maka hasilnya akan dibagi dua antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang mengambilnya. Hanya saja belum ada pembagian persentase barang yang belum dijual.

"Hasil pengangkatan ini tidak boleh dibawa ke luar negeri, hanya boleh dijual di Indonesia. Sebagian dana ini nantinya juga akan untuk penyelamatan cagar budaya Indonesia," kata Yuki lagi.

Namun, belum adanya rambu-rambu perizinan bukan artinya cagar budaya Indonesia berupa harta karun ini aman dari penjarahan. Di tahun 1986, Michael Hatcher asal Australia dituding mengambil bernilai triliunan rupiah dari laut Indonesia. Hal ini berlanjut hingga tahun 1999 dan 2010 di mana ia dilaporkan mengambil harta karun di Subang, Jawa Barat.

Besarnya cakupan laut Indonesia, ditambah minimnya pengawasan jadi salah satu faktor kemudahan pencurian ini. Menurut data dari BMKT dan LIPI, saat ini ada 463 titik peninggalan harta karun di Tanah Air tapi baru dilakukan sepuluh pengangkatan. Data UNESCO menyebut, ada tiga juta kapal yang bangkainya teronggok di dasar lautan. 50.000 di antaranya mengandung harta bernilai yang berusia ribuan tahun.

(Sumber: Bloomberg)